e-KTP Tiga Daerah Masih 50%-an


Deadline e-KTP dari pemerintah pusat 17 Oktober nanti

SURABAYA - Tiga daerah di Jawa Timur masih proses perekaman e-KTP masih sekitar 50 persen, padahal tenggat waktunya hampir habis. Ketiganya adalah Banyuwangi, Malang dan Bangkalan. Padahal, pekan depan, proses perekaman e-KTP akan dihentikan sementara dan hasilnya akan diserahkan ke Gubernur Jawa Timur.
”Tiga daerah itu yang perlu diwaspadai yakni Banyuwangi, Malang dan Bangkalan. Itu yang akan dipantau sebelum nanti diserahkan ke Gubernur,” kata Harry Sugiri,  Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Disnakertrasnduk) Jawa Timur, Kamis (11/8).
Dia mengatakan, molornya penyelesaian e-KTP di tiga wilayah itu disebabkan beberapa hal diantaranya adalah luasnya wilayah dan sulitnya transportasi. Di samping itu, seringnya listrik mati juga menjadi kendala tersendiri. ”Memang banyak kesulitannya, tapi kita usahakan mudah-mudahan segera selesai,” tambahnya lagi.
Harry menjelaskan, sampai saat ini proses perekaman e-KTP di wilayah Jawa Timur sudah 82 persen. Diharapkan, pada tenggat waktu tanggal 17 Oktober nanti, sudah tercapai 85 persen di seluruh kabupaten di Jawa Timur. ”Nanti akan kami pantau agar daerah tersebut bisa segera menyelesaikan proses perekaman e-KTP dengan tepat waktu,” tegasnya.
Setelah perekaman e-KTP dihentikan, Kemendagri akan melakukan evaluasi agar nantinya bisa diketahui wilayah mana yang perekaman e-KTP-nya perlu ditambah. ”Kalau untuk biaya masing-masing akan diserahkan ke kabupaten,” katanya.
Sekedar diketahui, dana total dana e-KTP di Indonesia mencapai Rp 6,3 triliun. Untuk peralatan e-KTP sudah diberikan pemerintah pusat kepada masing-masing daerah. Sedangkan dana yang dikucurkan Pemprov Jatim kepada Pemda sebesar Rp 4 miliar untuk total operasional perekaman e-KTP di Jatim tahun 2012. Berarti tiap-tiap daerah selain mendapat dana pendamping dari pusat, juga bantuan dari Pemprov.
Sebenarnya, deadline finalisasi e-KTP di Jawa Timur  jatuh pada akhir Mei lalu. Tetapi, pada saat itu hanya sebagian besar daerah masih belum menyelesaikan perekaman e-KTP, Pemprov Jawa Timur memperpanjang sampai 17 Oktober mendatang.
Sementara, Fuad Mahsuni, Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur meminta agar Disnakertransduk menyelesaikan perekaman e-KTP sampai 100 persen. Pasalnya, kalau tidak diselesaikan, dikhawatirkan masyarakat akan menjadi korban dari kebijakan tersebut.”Kalau nanti masih 85 persen dihentikan, terus banyak warga yang tidak mendapat e-KTP. Masyarakat yang nanti dikorbankan. Jadi jangan seperti itu, harus menyeluruh,” katanya.
Dia menilai langkah untuk menghentikan sementara perekaman e-KTP itu sebagai kebijakan yang kurang tepat. Seharusnya, kata Fuad, perekaman e-KTP dilaksanakan sampai akhir tahun sehingga semua daerah bisa tercover.”Harus bisa dilaksanakan sampai akhir tahun, jangan belum selesai semuanya sudah dihentikan,” katanya.sty

SUMBER : Surabaya Post