e-KTP

Inilah isi surat
Surat Edaran Menteri Dalam
Negeri No. 471.13/1826/SJ
tentang larangan memfoto copy
e-KTP

Surat Edaran Menteri Dalam
Negeri No. 471.13/1826/SJ
Perihal : Pemanfaatan e-KTP
dengan Menggunakan Card
Reader.

Ditujukan kepada:
1. Para Menteri/Kepala LPNK/
Kepala Lembaga lainnya;
2. Kepala Kepolisian RI;
3. Gubernur Bank Indonesia/Para
Pimpinan Bank;
4. Para Gubernur;
5. Para Bupati/Walikota.
di- SELURUH INDONESIA

SURAT EDARAN
Sesuai dengan amanat Pasal 63
ayat (3) Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan dan
Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan
Kartu Tanda Penduduk Berbasis
Nomor Induk Kependudukan
Secara Nasional (e-KTP),
sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010, Peraturan
Presiden Nomor 67 Tahun 2011
dan Peraturan Presiden Nomor
126 Tahun 2012, dengan hormat
disampaikan hal-hal sebagai
berikut :
1. Kelebihan yang mendasar dari
e-KTP adalah bahwa didalam e-
KTP tersebut dilengkapi dengan
chip yang memuat biodata, pas
photo, tanda tangan dan sidik
jari penduduk, sehingga e-KTP dimaksud tidak dimungkinkan lagi
dipalsukan/digandakan;
2. Chip yang tersimpan didalam
e-KTP hanya bisa dibaca dengan
card reader (alat pembaca chip);
3. Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga
Perbankan dan Swasta wajib
menyiapkan kelengkapan teknis
yang diperlukan berkaitan
dengan penerapan e-KTP
termasuk card reader sebagaimana diamanatkan Pasal
IOC ayat (1) dan (2) Peraturan
Presiden Nomor 67 Tahun 2011.
Berdasarkan hal tersebut di atas
dan agar e-KTP yang sudah
dimiliki oleh Renduduk (masyarakat), dapat
dimanfaatkan secara efektif,
dengan hormat kami ingatkan
kepada semua Menteri, Kepala
Lembaga Pemerintah Non
Kementerian, Kepala Lembaga lainnya, Kepala Kepolisian RI,
Gubernur Bank Indonesia/Para
Pimpinan Bank, Para Gubernur,
Para Bupati/Walikota untuk :
1. Memfasilitasi semua unit kerja/
badan usaha atau nama lain di jajaran masing-masing yang
memberikan pelayanan kepada
masyarakat, dapat menyediakan
card reader dalam waktu yang
singkat, dengan penjelasan
sebagai berikut :
a. Penyediaan anggaran dan
proses pengadaannya
merupakan kewenangan dan
tanggung jawab masing-masing
Kementerian/Lembaga/Badan
Usaha atau Nama Lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. Semua unit kerja/badan usaha
atau nama lain yang memberikan
pelayanan kepada masyarakat,
sudah memiliki card reader paling
lambat akhir tahun 2013, dengan alasan KTP non elektronik
terhitung sejak 1 Januari 2014
tidak berlaku lagi;
c. Agar card reader tersebut
dapat digunakan untuk membaca
chip e-KTP secara efektif, maka dalam persiapan pengadaannya,
khususnya yang berkaitan
dengan aspek teknis
dikoordinasikan dengan Tim
Teknis Pemanfaatan e-KTP,
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan
Sipil, Kementerian Dalam Negeri.

2. Supaya tidak terjadi kesalahan
fatal dalam penggunaan e-KTP,
maka diminta kepada semua
Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian,
Kepala Lembaga lainnya, Kepala
Kepolisian RI, Gubernur Bank
Indonesia/Para Pimpinan Bank,
Para Gubernur, Para Bupati/
Walikota, agar semua jajarannya khususnya unit kerja/badan
usaha atau nama lain yang
memberikan pelayanan kepada
masyarakat, bahwa e-KTP tidak
diperkenankan di foto copy,
distapler dan perlakuan lainnya yang merusak fisik e-KTP,
sebagai penggantinya dicatat
"Nomor Induk Kependudukan (NIK)
" dan "Nama Lengkap"

3. Apabila masih terdapat unit
kerja/badan usaha atau nama lain yang memberikan pelayanan
kepada masyarakat, masih
memfoto copy, menstapler dan
perlakuan lainnya yang merusak
fisik e-KTP, akan diberikan sanksi
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku karena sangat
merugikan masyarakat,
khususnya pemilik e-KTP.

Demikian atas perhatian dan
kerjasama Saudara, kami ucapkan

Tembusan Yth:
1. Bapak Presiden Republik
Indonesia (sebagai laporan);
2. Bapak Wakil Presiden
Republlk:Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang
Polhukam;
4. Menteri Koordinator Bidang
perekonomian;
5. Menteri Koordinator Bidang
Kesra;
6. Kepala Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi;
7. Kepala Lembaga Sandi Negara;
8. Rektor Institut Teknologi
Bandung.

Terima kasih.

Menteri Dalam Negeri
GAMAWAN FAUZI

sumber : REPUBLIKA.CO.ID